Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang resmi diluncurkan pada Senin, 2 Juni 2025 di gedung Sekretariat ASEAN. Dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat). Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman

Lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia karena di lingkungan hidup itulah manusia bertempat tinggal, beraktivitas serta mendapatkan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Tanpa adaya lingkungan hidup kelangsungan hidup makhluk hidup maupun maupun manusia tentunya tidak akan ada.