Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat). Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman

Lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia karena di lingkungan hidup itulah manusia bertempat tinggal, beraktivitas serta mendapatkan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Tanpa adaya lingkungan hidup kelangsungan hidup makhluk hidup maupun maupun manusia tentunya tidak akan ada.

Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya saat ini mengalami pembaruan. Praktek hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah,