Dasar Hukum, Pengertian, Kewenangan, Pengaturan Tindak Pidana Pemilu, Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu , dan Upaya Hukum perkara tindak pidana Pemilu

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sampai pembinaan dalam lembaga dan pemulangannya di masyarakat telah memperhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana

Terorisme menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua decade terkahir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri dengan ideologi yang mengatasnamakan agama, seperti seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshar Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan resmi diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat, dimana pada saat ini sebagian besar kehidupan manusia telah memanfaatkan alat komunikasi seperti halnya komputer, telepon genggam atau smart phone, email, internet, media sosial, dll., untuk mendukung aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Keadaan ini menyebabkan adanya kemungkinan besar di dalam hubungan masyarakat terjadi suatu peristiwa