Terorisme menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua decade terkahir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri dengan ideologi yang mengatasnamakan agama, seperti seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshar Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan resmi diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat, dimana pada saat ini sebagian besar kehidupan manusia telah memanfaatkan alat komunikasi seperti halnya komputer, telepon genggam atau smart phone, email, internet, media sosial, dll., untuk mendukung aktivitas atau kegiatannya sehari-hari. Keadaan ini menyebabkan adanya kemungkinan besar di dalam hubungan masyarakat terjadi suatu peristiwa

Permenpan No. 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah (Permenpan 90) telah mencabut Permenpan No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI (Permenpan 52) yang sebelumnya telah diubah dengan Permenpan No. 10 Tahun 2019 (Permenpan 10).